Analisis Prioritas Belanja Dana Desa Pada Desa Wisata Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara
DOI:
https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.125Keywords:
Priority, Village Expenditure, Analytical Hierarchy Process MethodAbstract
Aims of this sudy are first, to discovery of the Process in Village Fund Budgeting Planning in Pulantani Village, Hulu Sungai Utara District second, to find out the appropriate spending priorities for village funds in developing Pulantani village, Hulu Sungai Utara District. The numerous participants in this study were 10 who affect village fund spending in Pulantani village that used Analytical Hierarchy Process method used in data processing. In conclusion, this study signifies the option of criteria for the RPJMDes, Villages’ Potential and issues that affect the determination in that small townspending priorities in the order of selecting village fund spending priorities, namely Village Development 41.60%, followed by Community Empowerment 33.86%, followed by Community Development 16.54%, and the last is Village Administration of 8.62%. With the most dominant conclusion is Village Development 41.60%.
References
Apriliana, R. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. 1–171.
Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445. https://doi.org/10.1111/gcb.13996
Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Hafid, R. (2017). Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016.
Indonesia, R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Indonesia, R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Indonesia, R. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Indonesia, R. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Indonesia, R. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (2017).
Putera, M. I. M., & Saleh, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 2 No.2, 547–565.
Rakhmatullah, R. S. (2020). Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 03 No. 1, 114–128.
Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.
Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Cv Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tahir, Erni (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Umar, M. H. (2014). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Edisi 2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
