Pengelolaan Prioritas Belanja Dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Keywords:
Priority; Village Expenditure; AHP MethodAbstract
This research aims to see the criteria for determining village fund spending in Abung Village and how the priority of Abung Village fund spending is Hulu Sungai Tengah Regency. Respondents in this study were six people who influenced the determination of village funds. This study uses the Analytical Hierarchy Process method. So the results obtained in this study are alternative criteria for the Village Potential RPJMDes and Village Problems influencing spending priorities. This shows the alternative criteria for selecting priority expenditure priorities for Village development, Village development empowerment 37.28%, Village development 36.80%, community development 18.92%, and Village administration 7%. It can be concluded that the most dominant in the research that has been done is Empowerment of Village Community Development worth 37,28%
References
Apriliana, Riska (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober
Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440445. https://doi.org/10.1111/gcb.13996
Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Hafid, Risma (2017). Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Tangkep Tahun 2016. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135
Kessa, Wahyudin. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377-1-SM
Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.
