Analisis Nilai Deplesi Dari Produksi Hasil Hutan Di Kabupaten Tanah Laut
Keywords:
Sustainable Development, Forest Resources, Depletion, PSDH, Tanah Laut.Abstract
Abstract
This research aims to analyze the development of depletion value, PSDH revenue,
and comparison of depletion value with PSDH from forest products production in Tanah
Laut Regency. Data collection techniques are documentation from previous research,
online, and intentional surveys. Data is processed by mathematical calculations using
depletion formula, then compared to PSDH revenue.
The research results showed that ups and downs depletion value depended on the
volume of round wood. Depletion per unit of round wood production of natural forests is
more significant than plantation forests. The realization of PSDH received by Tanah
Laut Regency is smaller than PSDH, which should be accepted, about 28,73 percent.
The depletion value of rounded wood is more significant than the PSDH amount was
received. PSDH value is only 1,55 percent of total round wood depletion (Rp.
40.427.004.997,70).
References
Abdullah, M. dkk. (2015). Tata Kelola Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil
Sektor Kehutanan. Jakarta Selatan: PWYP.
Astana, S. dkk. (2014). Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber
Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur Indonesia.
Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 251-264.
Astana, S. dkk. (2015). Menaikkan PNBP Sektor Kehutanan Tanpa Kebijakan Kenaikan
Tarif PSDH dan DR. Puspijak , 1-8.
Djamil, I. dkk. (2018). Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi
Tengah. Mitra Sains , 19-30.
Effendie. (2016). Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek.
Yogyakarta: STIM YKPN.
Hersaputri, L. D. & Santoso, E. B. (2017). Estimasi Deplesi Lingkungan Subsektor
Kehutanan di Jawa Timur. Jurnal Teknik ITS , 443-446.
Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Indonesia, R. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Indonesia, R. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta:
Presiden RI.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Jakarta: Republik Indonesia.
MENHUT. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.
Jakarta: PERMENHUT.
MENKEU. (2004). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2004 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berasal dari SDA Sektor Kehutanan. Jakarta: KEMENKEU.
MENLHK. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan
untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta:
PERMENLHK.
Nur, M. A. dkk. (2018). Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau). Jurnal
Ecoplan , 52-64.
Ratnaningsih, M. dkk. (2006). PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau.
Yogyakarta: BPFE.
Redi, A. (2014). Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Jakarta Timur:
Sinar Grafika.
Suparmoko, M. (2005). Neraca Sumberdaya Alam (Natural Resource Accounting).
Yogyakarta: BPFE.
Suparmoko, M. (2006). Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan, dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE.
Wanggai, R. N. (1998). Analisis Penerimaan Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan
Hutan dan Deplesi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati II Irian Jaya. Skripsi .
Yakin, A. (2015). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL). Jakarta:
Akademika Pressindo.
