Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Dari Depresiasi Hutan Di Kabupaten Tanah Bumbu
Keywords:
Forest. Forestry Sector Green GDRP. Tanah Bumbu Regency. Green GDRP Calculation MethodAbstract
This research was conducted to know : (1) to identify the value of depletion, degradation, and
forest depreciation in Tanah Bumbu District. (2) can see the value of forestry sector Green
GDRP in Tanah Bumbu District.
According to the explanation in the form of descriptive research, this type of research uses
survey methods and type of data in the form of quantitative data, which includes some
calculations using the concept of Green GDRP. The data used is secondary data.
The results showed that the value of the Green GDRP is smaller than Conventional GDRP.
The results of the 2016 forestry sector Green GDRP calculation amounted to Rp. 99.327,82
Million, in 2017 amounting to Rp. 93.046,67 Million, and in 2018 amounting Rp. 97.211,59
Million.
References
Djajadiningrat, Tjahja. Hendriani, Yeni. Famiola, Melia. 2014. Green Economy. Rekayasa
Sains Bandung.
Effendie, H. 2016. EKONOMI LINGKUNGAN. UPP STIM YKPN Fauzi, Ahmad. 2014.
Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan.IPB Press.
Icmi, Savera. 2018. Model Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Dari Hutan
Alam Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (Skripsi) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Isnani, Nur Sefti. 2013. Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kabupaten
Bojonegoro. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
Nur, M. Anshar. Dkk 2018. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau).
Jurnal Ecoplan Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1./12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan
Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi
Tegakan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup.
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan.
Putra, Windhu. 2013.Model Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Di Kalimantan
Barat Melalui Pendekatan Jasa Lingkungan (Skripsi) Fakultas Ekonomi
Universitas Tanjung Putra. Kalimantan Barat.
Ratnaningsih, Maria. Aprilliani, Aristin. Sudharto, Dwi. Suparmoko. 2006. PDRB Hijau
(Produk Domestik Regional Bruto Hijau). Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-
Yogyakarta
Roslinda, Emi. 2014. PDRB Hijau Sektor Kehutanan Melalui Pendekatan Nilai
Ekonomi Jasa Lingkungan (Skripsi). Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura
Pontianak.
Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. KENCANA PRENADAMEDIA
GROUP.
Sugiyanto, Catur. Hafidh, Ahmad. 2016. EKONOMI SUMBER DAYA ALAM. UPP
STIM YKPN.
Suparmoko, M. Ratnaningsih, Maria. 2011. EKONOMIKA LINGKUNGAN. Edisi kedua.
BPFE-YOGYAKARTA
