Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018)
Keywords:
Efficiency and effectiviness, local tax, local revenueAbstract
The pu ose of this study is to determine the rate of efficiency and effectiveness of
regional tax revenue in the Hulu Sungai Selatan Regency and to determine the rate of
growth and its contribution to regional taxes and regional own-source revenue (PAD)
of the Hulu Sungai Selatan Regency. Local tax as one component of local revenue
contained in the original regional income imposed on the residents of the area by the
regional government without obtaining direct contra from the tax paid.
The method used in this research is a quantitative descriptive study with the
analysis method of efficiency, effectiveness, contribution and growth rate using
secondary data in the form of the realization of the regional income and expenditure
budget obtained from the Regional Finance Agency of the South Hulu Sungai Regency.
References
Ahmad Yani, S.H., M.M., AK. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Resmi, S. (2017). Pe ajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2016). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali
Pers.
Damayanti, Prof. Supramono dan Theresia Woro. Pe ajakan Indonesia - Mekanisme
Perhitungan. Yogyakarta: ANDI, 2015.
Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, SE., MA dan Dr. Imam Muklis, SE., MSi.
Dimensi Ekonomi Pe ajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Raih Asa
Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
Irwantoro, Nurul Imamah dan. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar di
Kabupaten Sidoarjo.” Jurnal Calrawala (2012): 195-204.
Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan dan I Gusti Ayu Purnamawati. “Studi
Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah
Kabupaten Gianyar).” e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (2017): Vol:8
No:2.
Pangastuti, Tetri Nur. “Analisis Efisiensi Dan Efektivita Penerimaan Pajak Daerah Kota
Surakarta.” (2013). Jurnal Skripsi
Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, (2007)
Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. Pe ajakan. Yogyakarta: ANDI, 2011.
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan
Daerah. Bandung: Erlangga, 2014.
Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. Pe ajakan. Yogyakarta: ANDI, 2009.
Purwono, Herry. Dasar-Dasar Pe ajakan Dan Akuntansi Pajak. Erlangga, 2010.
Susanti Talondong, Jenny Morasa dan Steven J. Tangkuman. “Analisis Efektivitas Dan
Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-
” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Samratulangi (2018):
-577.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2009-2018.
______________ 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan kedua
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: DPR RI
______________ 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menkumham
______________ 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 Tentang Pajak
Untuk keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. Jakarta: DPR RI
______________ 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Jakarta: DPR RI
______________ 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah. Jakarta: Kemenkeu
______________ 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7
Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Jenis-
Jenis Pajak Daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pemerintah Daerah
______________ 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7
Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yang diatur
dalam BAB XIII Tentang Pemungutan Pajak. Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
Pemerintah Daerah.
Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2019). Kabupaten Hulu Sungai
Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
