Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020
Keywords:
Government Financial Performance; economic growth; Number of TaxpayersAbstract
This study aims to determine the classification of government financial performance
and the effect of economic growth and the number of taxpayers on the government's financial
performance of the Banjar Regency Government in 2015-2020. The analytical method analyzes
local government financial performance and multiple linear regression. The results showed
that the classification of the financial performance of the Banjar Regency government in 2015-
2020, on average, was in the medium category. In multiple linear regression analysis, it is
known that economic growth and the number of taxpayers affect the financial performance of
the Banjar Regency government. This shows that there needs to be an effort by the government
to improve financial performance by taking policies that can improve the financial
performance of local governmentslocally.
References
Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia,
(1), 81–94.
Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Jumingan. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ekonomi Akuntansi
Dan Manajemen, 1(2), 22–34. https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam
Pangalila, M. R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota
Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen,
(4), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/5880/5413
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, (2019).
Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Bogor:
Ghalia Indonesia.
Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja
Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Media Riset
Akuntansi, 1(2), 109–124.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemrintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
(2014).
